KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF

KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF DAN PENDELEGASIAN WEWENANG
Oleh :Syamsuri.

A. Pendahuluan.
Sesungguhnya seorang pemimpin pada sebuah lembaga adalah merupakan pribadi yang bekerja dalam sistem, dimana sistem itu kemudian melibatkan banyak peran pribadi-pribadi lain untuk menjalankannya. Tentu, pribadi-pribadi lain yang dipoisisikan sebagai bawahannya tidak boleh dikesampingkan. Karena bagaimanapun mereka akan bisa memberikan konstribusi dan peran yang bervariasi terhadap pencapaian tujuan lembaga yang dipimpinnya. Mungkin ada beberapa bawahan yang menangani tugas-tugas yang terkait dengan masalah financial, sementara bawahan yang lain harus mengampu tanggungjawab pada bidang administrasi, sumber daya manusia, serta bidang-bidang lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga.
Meskipun pemimpin itu kadang sudah dianggap hebat, tapi bagaimanapun ia tidak akan dapat menjalankan peran dan fungsi kepemimpinannya secara maksimal tanpa peran dan serta pribadi lain yang dibawahinya. Dengan demikian, aspek partisipatif dalam kepemimpinan sebuah lembaga atau organisasi sudah seharusnya menjadi perhatian tersendiri yang seharusnya diperhatikan secara serius untuk pencapain dimaksud.
Dalam konteks tersebut, harus juga diakui bahwa posisi para bawahan bisa memberikan konstribusi signifikan bagi lembaga atau organisasi ketika kemampuan yang dimiliki didayagunakan melalui pendelegasian wewenang yang dilakukan oleh pimpinan. Tentu dalam hal ini, pimpinan ketika mendelegasikan wewenang pada seorang bawahan karena ia telah yakin sebelumnya bahwa bawahannya memang memiliki kapasitas keahlian dalam bidang itu. Melalui pendelegasian wewenang, para bawahan akhirnya memiliki kesempatan untuk belajar sambil berbuat (learning by doing) guna menambah kemampuannya sehingga pada suatu saat ketika mereka diserahi untuk mengampu tanggng jawab yang lebih tinggi, kesiapan mental telah mereka punyai.
Lebih dari itu, sesunguhnya konstribusi dan peran serta para bawahan juga dapat diberikan ketika mereka diberdayakan. Bila para bawahan berdaya, maka potensi diri mereka akan bisa dioptimalkan dan peran positif dapat mereka lakukan. Karena itulah, kepemimpinan partisipatif, pendelegasian wewenang, serta pemberdayaan bawahan adalah tiga hal yang menarik dikaji secara serius dan diimplementasikan dengan baik dalam konteks lembaga atau organisasi.
B. Rumusan Masalah.
1. Bagaimana tugas dan fungsi serta peran kepemimpinan
2. Bagaimana kepemimipinan partisipatif , pendelagasian dan pemberdayaan
bawahan.
B. Pembahasan.
1. Tugas, Fungsi dan Peran Kepemimpinan.
Tugas kepemimpinan (leadership function), pada dasarnya meliputi dua bidang utama, yaitu tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Tugas dalam konteks yang pertama disebut relationship function, sementara tugas dalam aspek yang berhubungan dengan kekompakkan disebut collaboration function.1 Keating, mengatakan bahwa tugas
1. Pasolong, Harbani, Kepemimpinan Birokrasi, Bandung, Alfabeta, 2008, hal. 21
kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok, yaitu ; (1) Memulai (initiating) yaitu usaha agar kelompok mulai kegiatan atau gerakan tertentu. (2) Mengatur (regulating) yaitu tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan, (3) Memberitahu (informating) yaitu kegiatan memberi informasi, data,fakta, pendapat para anggota dan meminta mereka informasi yang diperlukan, (4) Mendukung (supporting) yaitu usaha untuk menerima gagasan , pendapat dari bawah dan menyempurnakannya dengan menambah atau mengurangi dalam rangka digunakan untuk menyelesaikan tugas bersama, (5) Menilai (evaluating) yaitu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekwensi untung ruginya, (6) Menyimpulkan (summarizing) yaitu kegiatan untuk memyimpulkan pendapat-pendapat sebagai landasan untuk memikirkan lebih lanjut.2
Lebih lanjut Keating mengatakan bahwa tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan dalam kelompok antara lain, yaitu (1) Mendorong (encouraging) yaitu bersikap hangat, bersahabat menerima orang-orang, (2) Mengungkapkan perasaan (Expresing feeling) yaitu tindakan menyatakan perasaan terhadap kerja dan kekompakkan kelompok, seperti rasa puas, senang dan seterusnya, (3) Mendamaikan (harmonizing) yaitu tindakan mempertemukan dan mendamaikan pendapat-pendapat yang berbeda dan menurunkan orang-orang yang bersitegang satu sama lain, (4) Mengalah (compromising) yaitu kemampuan untuk mengubah dan menyesuaikan pendapat dan perasaan sendiri dengan pendapat dan perasaan orang-orang yang dipimpinnya, (5) Memperlancar (gatekeeping) yaitu kesediaan membantu mempermudah keikutsertaan para anggota dalam kelompok.3

2. Keating, Charles J, Kepemimpinan; Teori dan Pengembangannya, (terj)., Yogyakarta, Kanisius, 1986, hal. 9.
3. Ibid., hal. 10.
Sedangkan fungsi kepemimpinan itu sendiri menurut para ahli memiliki banyak aspek dan perspektif. Misalnya menurut Aldair , bahwa fungsi kepemimpinan yaitu ; (1) Perencanaan, yaitu mencari informasi yang tersedia, mendefinisikan tugas, dan membuat rencana yang dapat terlaksana, (2) Pemrakarsaan, yaitu memberikan pengarahan pada kelompok mengenai sasaran dan rencana, menjelaskan mengapa menetapkan sasaran dan rencana, membagi tugas pada anggota kelompok dan menetapkan standar kelompok, (3) Pengendalian, yaitu memelihara kelompok, mempengaruhi tempo, memastikan semua tindakan diambil dalam upaya meraih tujuan, menjaga relevansi diskusi, dan mendorong kelompok mengambil tindakan, (4) Penginformasian, yaitu memperjelas tugas dan rencana, memberi informasi baru dari kelompok dan membuat ringkasan atas usul dan gagasan yang masuk akal, (5) Pengevaluasian, yaitu mengevaluasi kelayakan gagasan, menguji konsekwensi solusi yang diusulkan, megevaluasi prestasi kelompok, membantu kelompok mengevaluasi sendiri prestasi mereka sendiri berdasarkan standar yang ada.4
Disamping fungsi kepemimpinan sebagaimana disampaikan oleh Aldair, juga penting dikemukakan pandangan ahli lain, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian. Siagian menjelaskan bahwa fungsi kepemimpinan adalah;
1. Sebagai wakil dan juru bicara lembaga atau institusi.
2. Sebagai penentu arah dan direction lembaga atau institusi.
3. Sebagai komunikator dan mediator yang efektif dan
4. Sebagai integrator. 5

4. Aldair, Kepemimpinan yang Memotivasi, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2008, hal. 11
5. Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hal. 48

Selain fungsi-fungsi tersebut di atas, maka lebih lanjut fungsi lain dari kepemimpinan institusi atau lembaga dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Fungsi perintah, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat satu arah kepada yang dipimpinannya. Pemimipin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan kepada orang-orang yang dipimpinnya.
2. Fungsi konsultatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, meskipun pelaksanaan sangat tergantung pada pihak pemimpin. Ketika pemimpin akan mengambil sebuah keputusan biasanya memerlukan beberapa pertimbangan yang mengharuskan konsultasi dengan orang-orang tertentu yang dipimpinnya.
3. Fungsi partisipatif, yaitu fungsi kepemimpinan yang bersifat dua arah kepada yang dipimpinnya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Dalam fungsi ini pemimpin mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan keputusan.
4. Fungsi delagasi, yaitu fungsi pemimpin untuk mendelagasikan wewenang untuk membuat, menetapkan , dan atau melaksanakan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa melalui persetujuan. Fungsi delegai pimpinan pada dasarnya adalah kepercayaan (trust) pimpinan kepada bawahannya.6
Selain mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas, dalam konteks kepemimpinan sebuah lembaga atau institusi, pemimimpin harus mempunyai peran dalam rangka menjalankan eksistensi kepemimpinannya. Karena pemimpin mempunyai tanngung jawab yang sangat besar, maka peranan pemimpin
6. Pasolong, Harbani, Kepemimpinan Birokrasi, Bandung, Alfabeta, 2008, hal. 31

sangat penting dalam upaya mencapai tujuan lembaga atau institusi. Berdasarkan pendapat dari berbagai pakar leadership, maka peran pemimpin dalam kepemimpinannya pada sebuah lembaga atau institusi dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Peran pengambilan keputusan. Aspek paling penting dari kebanyakan bentuk pengambilan keputusan adalah memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber daya di antara berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingan relatifnya (resources allocation), termasuk perencanaan pengembangan prosedur-prosedur untuk menghindari masalah-masalah (potential problem analysis) dan pengembangan prosedur untuk melakukan tanggapan secara cepat dan efektif terhadap masalah-masalah krisis yang tidak dapat dihindari (contingency planning).
2. Peran mempengaruhi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar peran mempengaruhi menjadi efektif, yaitu (a) Menjadi pemimpin yang jujur dan adil terhadap semua bawahan tanpa pilih kasih. (b) Berusaha memberikan contoh dalam bekerja dan bertindak. (c) Besikap arif dan bijaksana terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran. (d) Senantiasa melibatkan bawahan dalam berbagai kegiatan (e) Tumbuhkan rasa percaya diri pada bawahan, bahwa mereka memiliki kemampuan dan etos kerja yang tinggi, dan (f) Usahakan bawahan tetap merasa dihargai, dengan menjadikan mereka sebagai partner atau tim kerja.
3. Peran antar pribadi. Pemimpin harus menampilkan perilaku yang baik dan benar, seperti dalam hal etos kerja yang tinggi, disiplin, dan perilaku positif lainnya. Jadi, pemimpin harus menempatkan diri sebagai penuntun dan pemberdaya.7
7. Ibid., hal. 34

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tugas, fungsi dan peran pemimpin dalam kepemimpinannya sangat urgen dalam rangka pencapaian tujuan, yaitu pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada publik. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin agar dapat menjalankan tugas, fungsi dan peran pemimpin yaitu “WIBAWA”. Wibawa yang dimaksud adalah wibawa pribadi bukan wibawa jabatan. Wibawa pribadi merupakan pelengkan mutlak bagi wibawa jabatan.
2. Kepemimpinan Partisipatif dan Pendelagasian
2.1. Kepemimpinan Partisipatif.
Kepemimpinan partisipatif merupakan salah satu dari gaya kepemimpinan yang dipakai oleh mereka yang dipercaya, yang dengan kepercayaan atau kredibilitasnya itu ia kemudian memotivasi orang-orang dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang memberikan ruang dan peran secara signifikan kepada bawahan dalam menjalankan aktifitas proses pengambilan keputusan.
Ada beberapa unsur penting dan tidak mungkin bisa dipisahkan dalam membentuk kepemimpinan partisipatif. Beberapa unsur dimaksud adalah; konsultasi, pengambilan keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi, serta manajemen yang demokratis.8 Oleh karena itu, dalam konteks kepemimpinan partisipatif, beberapa yang juga patut diperhatikan adalah, bahwa; pemimpin yang mengedepankan nilai –nilai partisipatif harus memiliki pendidikan dan pengalaman luas, mengayomi, paham terhadap hak dan wewenang, mawas diri, paham terhadap tujuan organisasi, bersikap wajar, obyektif dan bijaksana.9

8. Burhanuddin, Analisa Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara, 1994, hal. 56
9. Ibid., hal. 59
Dengan kerangka penjelasan (explanation frame) di atas, dapat disarikan bahwa, sesungguhnya kepemimpinan partisipatif adalah pola kepemimpinan yang rela membuka ruang dan peran serta para bawahan secara sungguh-sungguh. Artinya, bahwa ia memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyumbangkan saran, menyampaikan kritik, megemukakan koreksi, serta berpartisipasi dalam penentuan keputusan. Dalam konteks tersebut, pemimpin yang melakukan hal-hal seperti itu sesungguhnya tidak sekedar basa-basi, tetapi dengan ketulusan hati yang sangat dalam.
2. 2. Pendelegasian Wewenang.
Sesungguhnya sebuah institusi atau lembaga dapat mencapai visi dan tujuannya adalah tergantung pada sejauh mana performa kepemimpinan dalam mengefektifkan dan mengefesiensikan organisai yang dipimpin. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus bertanggung jawab dalam memberikan pendewasaan pada para bawahannya sehingga ketika mereka dibebani tanggung jawan yang lebih tinggi, kesiapan mental telah mereka miliki. Terkait dengan masalah tersebut, maka pendelegasian wewenang (delegation of authority) adalah salah satu cara yang bisa ditempuh.
Pada dasarnya, pendelegasian wewenang (delegation of authority) adalah pemberian tugas atau tanggung jawab oleh seorang pimpinan kepada bawahannya. Apabila dikorelasikan dengan konsep kepemimpinan partisipatif, pendelegasian wewenang adalah suatu hal yang menunjang, meskipun sesungguhnya tidak identik. Secara umum, pendelegasian wewenang dapat dilakukan dengan memberikan tugas atau tanggung jawab yang berbeda kepada para bawahan. Dalam hal ini dapat dicontohkan misalnya, seorang staff keuangan yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Ia harus memeriksa setiap transaksi yang terjadi secara seksama. Apabila terjadi hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya, ia diberi wewenang untuk melakukan perbaikan serta memberikan rekomendasi terhadapnya.
Beberapa aspek yang terdapat dalam pendelagian wewenang adalah :
a. Bahwa dalam pendelegasian menunjukkan adanya besar dan ragamnya tanggung jawab (responsibility)
b. Terdapatnya kebebasan yang dimiliki dan pilihan untuk melaksanakan tanggung jawab.
c. Terdapatnya kewenangan untuk melakukan tindakan dan melaksanakan keputusan tanpa persetujuan terlebih dahulu.
d. Mensyaratkan adanya frekwensi dan intensitas pelaporan (progress report) berikut aturan-aturannya.
e. Terdapatnya arus informasi terkait dengan kinerja.10
Dengan demikian, pendelagasian wewenang dapat dikatakan sejauh mana seorang bawahan harus meminta konsesi kepada atasannya sebelum bertindak. Akan tetapi juga bisa jadi dijelasakan bahwa pendelegasian wewenang adalah sejauh mana seorang bawahan diijinkan untuk melakukan suatu keputusan serta melaksanakannya tanpa persertujuan dari atasannya.
Dalam konteks itu, maka sesungguhnya ada tiga tingkatan (grade) yang bisa dijelaskan bagaimana mekanisme dan prosedur sebuah pendelagasian wewenang itu berjalan, yaitu; (a) Tingkatan terendah, yaitu bila seorang bawahan masih harus bertanya atau meminta persetujuan atasan bila terjadi masalah yang terjadi dinilai
10. Haryono, Kepemimpinan Peran Serta dan Produktivitas, Bandung, Mandar Maja, 2004 . hal. 34

diluar kebiasaan. (b) Tingkatan menengah, yaitu bila seorang bawahan diijinkan untuk menentukan apa yang harus dilakukan tetapi harus memperoleh persetujuan dari atasannya terlebih dahulu sebelum melaksanakannya. (c) Tingkatan atas, yaitu ketika seorang bawahan diijinkan untuk menentukan suatu keputusan serta melaksanakannya tanpa persetujuan dari atasannya.11
Menurut Hadari, terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari pendelagasian wewenang bila itu dilakukan secara benar, diantaranya adalah :
a. Kualitas keputusan yang diambil menjadi lebih baik bila para bawahan memang memiliki kecakapan terhadap bidang tugasnya dibandingkan dengan atasannya serta ia lebih memahami permasalahan karena mempunyai lebih banyak informasi.
b. Komitmen bawahan untuk menerapkan keputusan secara efektif menjadi lebih tinggi bila pendelagasian wewenang itu memang benar-benar dilaksanakan karena pertimbangan kecakapan bawahan dan bawahan yakin dirinya mampu. Bukan karena ia hendak dijebak oleh atasannya untuk menangani masalah yang tidak dikuasainya.
c. Bagi bawahan, pendelegasian wewenang dapat menjadikan pekerjaan yang dilakukannya menjadi menantang dan memilki arti. Bagi para bawahan yang cakap, pekerjaan yang menantang merupakan salah satu hal yang membuatnya betah bekerja dan membuatnya siap memikul tanggung jawab yang lebih tinggi.
d. Bila atasan mendapatkan beban kerja berlebih, pendelegasian wewenang merupakan cara untuk menguranginya, sehingga ia dapat memfokuskan perhatiannya pada pekerjaan yang dinilai lebih penting dan segera.
11. Darma, Surya, Manajemen Kinerja, Falsafah Teori dan Penerapannya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal. 35

e. Manajemen organisasi dapat dikembangkan lebih baik karena pendelegasian wewenang merupakan wujud penguatan kemampuan manajerial seorang bawahan. Pada saat ia dipromosikan menuju posisi lebih tinggi ia telah siap untuk mengembannya.12
Meskipun memiliki beberapa nilai lebih, pendelegasian wewenang tidak akan pernah bersifat mutlak. Seorang atasan harus tetap memikul tanggung jawab apabila ternyata pendelagasian wewenang tidak menciptakan keadaan yang lebih baik. Karenanya, ia tetap dibebani tanggung jawab untuk melakukan pemantauan.
Pendelagasian wewenang bisa saja gagal bila bawahannya tidak cakap dalam mengampu tugas yang dibebankan padanya. Agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan standar kerja yang diharapkan, menurut Kartono & Kartini, ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:
a. Pendelagasian wewenang dilakukan untuk tugas yang memang dapat dilakukan dengan baik oleh bawahan.
b. Bila tujuannya adalah ingin mengurangi beban kerja berlebihan, maka tugas yang harus segera didelegasikan adalah tugas yang tidak mempunyai prioritas tinggi
c. Memastikan bahwa bawahan memang bersedia memikulnya dan memiliki komitmen kuat untuk melaksanakannya.
d. Menjelaskan secara detail tanggug jawab kepada bawahannya.
e. Memberikan wewenang yang memadai dan memiliki batasan jelas.13

12. Hadari, Kepemimpinan yang Efektif, Yogyakarta, Gaja Mada University Press, 2004. hal. 65
13. Kartono & Kartini, Kepemimpinan; Apakah Kepemimpinan Abnormal itu ?, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 25

C. Kesimpulan.
1. Bahwa tugas kepemimpinan meliputi dua aspek, yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan kelompok dan yang berhubungan dengan kekompakan orang yang dipimpin. Sedangkan fungsi kepemimpinan meliputi; fungsi perintah, komunikatif, partisipatif dan delegatif. Sementara peran dari kepemimpinan terdiri atas pengambilan keputusan, mempengaruhi, dan peran antar pribadi.
2. Pemimpin partisipatif adalah merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang melibatkan peran aktif bawahan dalam mengambil dan melaksanakan keputusan. Sedangkan pendelegasian adalah pemberian tugas dan tanggung jawab oleh seorang pimpinan kepada bawahannya.

DAFTAR RUJUKAN

Aldair, Kepemimpinan dan Motivasi, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2008.
Burhanuddin, Analisa Administrasi Managemen & Kepemimpinan Pendidikan, Jakarta, Bumi Kasara, 1994.

Darma, Surya, Manajemen Kinerja, Falsafah Teori dan Penerapannya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005

Hadari, Kepemimpinan Efektif, Yogyakarta, Gaja Mada University Press, 2004.
Haryono, Kepemimpinan Peran Serta dan Produktifitas, Bandung, Mandar Maja, 2004.

Keating, Charles, Kepemimpinan, Teori dan Pengembangannya, Yogyakarta, Kanisius, 1986.

Siagian, Teori dan Praktek Kepemimpinan, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
Pasolong Harbani, Kepemimpinan Birokrasi, Bandung, Alfabeta, 2008.

About these ads

Tentang faizalputraku

orang taat banyak sahabat, orang jujur tetap makmur
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s